Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan satu dari sekian lembaga negara yang hadir melalui hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1445. Kehadiran kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setidaknya didasari oleh beberapa alasan. Secara filosofis, kehadiran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan dapat membuat proses demokratisasi berjalan secara button-up serta diharapkan dapat membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) yang ideal antar cabang kekuasaan legislatif. Sementara itu, kehadiran DPD secara politis diharapakan dapat memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta membuat daerah memperoleh akses dalam merumuskan kebijakan nasional. Namun sangat disayangkan bahwa hari ini, konstruksi hukum yang berkenaan dengan kelembagaan DPD belum mampu membuat DPD menjadi lembaga negara sebagaimana dicita-citakan sejak awal pembentukannya.

Hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk menulis sebuah buku dengan judul "Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah". Secara garis besar, buku ini berbicara tentang kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang, lus constituendum kelembagaan DPD sebagaimana dimaksud meliputi keanggotaan dan kewenangan DPD.

Dalam buku ini penulis juga menguraikan tentang bagaimana sistem perwakilan yang dipraktikkan dibeberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, Belanda dan Perancis. Penulis juga menguraikan tentang bagaimana lembaga perwakilan daerah dalam sistem kelembagaan negara Indonesia serta perkembangan kelembagaan DPD dari waktu kewaktu (mulai dari kelembagaan DPD dalam bingkai UUD 1445, hingga kelembagaan DPD dalam Bingkai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahaan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah).