Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko, Sorong Selatan

Desentralisasi radikal dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah sehingga mampu menjangkau level paling rendah dan membuka akses lebih luas dalam praktek pelayanan masyarakat. Desentralisasi radikal diperlukan agar masyarakat, khususnya masyarakat asli, mampu memperoleh pelayanan dasar sesuai kebutuhannya. Dalam banyak kasus di Indonesia, masyarakat asli suatu daerah adalah entitas yang paling sedikit dan paling sulit mendapatkan akses pelayanan publik dasar dari pemerintah. Salah satu alasan klasik dari semua hal ini adalah karena keterbatasan kemampuan unit-unit pelayanan dalam menjangkau entitas masyarakat yang secara geografis berdiam di wilayah-wilayah terisolir dan sulit diakses.

Desentralisasi radikal menempatkan masyarakat asli suatu daerah menjadi subyek dan obyek pembangunan sekaligus. Hal ini sangat diperlukan karena pada umumnya masyarakat asli memiliki daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan pendatang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terobosan dalam tata kelola pemerintah sehingga mampu menjangkau masyarakat pedalaman yang sering terpinggirkan oleh kebijakan umum yang berlaku normatif. Konsep dan operasional desentralisasi radikal sesungguhnya sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain berupa terobosan kebijakan afirmatif yang memberi akses lebih luas kepada masyarakat asli yang sebelumnya kurang terlayani dengan baik.

Kajian pengembangan wilayah Imekko di pesisir selatan Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu contoh pentingnya penerapan gagasan desentralisasi radikal untuk mengatasi ketertinggalan wilayah yang berada pada posisi terisolir dan jauh dari jangkauan pusat pemerintahan di ibukota kabupaten.