Birokrasi Digital

DESCRIPTION

SINOPSIS

Saat pertama dipercaya menjadi Menteri Hukum dan HAM, saya rasakan
betul Kementerian Hukum dan HAM ini begitu besar. Ada banyak tugas yang
mesti kami emban, yang satu sama lain tak berkait. Sangat kompleks.
Persoalan penjara/lapas, misalnya, tak ada hubungan sama sekali dengan
urusan imigrasi. Begitu pula dengan administrasi hukum umum, HAM,
perancangan undang-undang, dan kekayaan intelektual, masing-masing punya
urusan yang tak saling berhubungan.

Maka, lahirlah kemudian birokrasi digital, yang kami yakini bisa
menjadi jawaban untuk mengurai seluruh kepelikan yang ada di Kementerian
Hukum dan HAM. Kami terus-menerus melakukan inovasi, menghadirkan
birokrasi digital hampir di seluruh layanan publik yang menjadi tanggung
jawabKementerian Hukum dan HAM. Dengan birokrasi digital, pelayanan
menjadi jauh lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat. Publik dapat
mengakses informasi dari birokrasi sewaktu-waktu, 24 jam tanpa menunggu
jam buka pelayanan kantor.

Buku ini ditulis sebagai kado untuk rakyat Indonesia yang kini sudah
memasuki era digital. Kehadiran birokrasi digital menjadi sebuah
kebutuhan hari ini. Kian meneguhkan babak baru birokrasi Indonesia,
babak pelayanan tanpa atap.

***

Andai terobosan birokrasi digital yang dilakukan Kementerian Hukum
dan HAM ini direplikasi oleh seluruh jajaran kementerian/lembaga
(termasuk pemerintah daerah), maka akan memberi harapan baru untuk
optimalnya pelayanan publik menuju masyarakat bangsa yang sejahtera.

Dr. Laode Ida, Anggota Ombudsman RI