Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan

Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, "Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum." Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini.

Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai peradilan tata usaha negara (peratun) atau peradilan administrasi. Selain itu, dalam buku ini disajikan mengenai permasalahan - permasalahan peratun dan disusun secara kronologis.

Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) merupakan lingkungan peradilan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan lingkungan peradilan umum ataupun peradilan agama dan peradilan militer. Sekalipun proses atau mekanisme tentang penyelesaian sengketa administratif di bidang khusus sudah lama ada. Misalnya, Majelis Pertimbangan Pajak Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29 (Regeling van het beroep in belastingzaken) atau berbagai bentuk upaya administratif di bidang-bidang lainnya, peratun sebagai salah satu pelaksana/pelaku kekuasaan kehakiman baru mulai dikenal dan eksis sejak tahun 1986, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan mulai dioperasionalkan sejak 14 Januari 1991. Seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat, Peradilan Tata Usaha Negara ini pun masih terus berkembang sehingga dalam buku ini disisipkan beberapa pandangan dan wacana futuristik tentang masa depan perkembangan peratun.

Tujuan penulisan ini tidak lain hanya mencakup tinjauan dari berbagai aspek situasional, terutama bagi mereka yang dalam praktik tugas dan karyanya berkepentingan atau berkaitan dengan peradilan tersebut. Dengan demikian, buku ini janganlah semata-mata dilihat dari sudut pandang teoritis, melainkan juga ada aspek praktisnya.


Secara sistematis penulisan buku ini disajikan dalam empat bagian di antaranya;


Bagian Pertama disajikan tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Perkembangan dan Dinamikanya.
Bagian Kedua Hakim: Eksistensi dan Putusannya.
Bagian Ketiga Mendorong Kemandirian Lembaga Peradilan.
Bagian Keempat Hukum dan Tata Kepemerintahan yang Baik

Prof Dr Paulus Effendi Lotulung, SH adalah hakim agung yang menjabat pula sebagai ketua muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara (2000-2013). Ahli hukum administrasi kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 9 Maret 1943 ini menamatkan pendidikan dasarnya di SD Kristen Oranye School, Surabaya, Jawa Timur tahun 1955 dan pendidikan menengah pada SMP Negeri III Surabaya (1959), serta Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD) Negara Jurusan Hakim (setingkat SMA), Malang, Jawa Timur (1963).

Pilihannya bersekolah di SHD Negara tidak lepas dari dorongan ayahnya yang menginginkan dirinya menjadi hakim, padahal waktu itu ia sudah beberapa bulan bersekolah di Sekolah Guru Atas (SGA) karena sebenarnya ia ingin menjadi guru, profesi yang banyak ditekuni keluarga besarnya. Selulusnya dari sekolah hakim, ia bekerja sebagai panitera pengganti di Penga-dilan Negeri Gresik, Jawa Timur, (1963) dan hakim PN Ngawi, Jawa Timur, (1967).

Perjalanan kariernya pun terus bergerak saat ia mendapat tugas belajar di Universitas Airlangga, Surabaya, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1971. Setelah itu, ia menjadi hakim dengan tugas sebagai kepala Biro Umum di Pengadilan Tinggi Surabaya (1972-1975) sebelum akhirnya terpilih untuk dikirim belajar ke Perancis, yakni ke Institut International D'Administration Publique, Paris (1976-1977). Hanya sebentar di Tanah Air, ia kemudian berangkat lagi, kali ini untuk studi S2 dan S3 dalam bidang hukum administrasi negara di Universitas de Paris I, Sorbonne, dan masing-masing lulus tahun 1980 dan 1982. Gelar doktor berhasildigondolnya lewat penulisan disertasinya yang berjudul "Controle Yuridictionel de l'Adminstration en Indonesie" (Kontrol Yustisia terhadap Pemerintah di Indonesia).

Sepulangnya dari belajar di luar negeri, kariernya kian berkembang, menyusul penarikan dirinya ke MA untuk menjabat asisten ketua muda TUN. Sebentar di sana, ia ditempatkan menjadi hakim di PN Jakarta Pusat (1984-1991). Pada kurun waktu ini, ia sempat mengikuti Program Spesialisasi Hukum Lingkungan TUN di Universitet Leiden, Belanda, selama tiga bulan (1990-1991). Tidak heran, setelah itu ia diangkat seba-gai hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (1991-1993). Pada tahun 1994, ia diangkat menjadi wakil ketua PTUN Jakarta, namun hanya sebentar mendampingi Benjamin Mangkudilaga, SH (ketua PTUN Jakarta waktu itu) karena ia kemudian ditugaskan sebagai kepala Bidang Litbang MA (1995).

Kariernya terus menanjak saat diangkat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (1997). Bahkan, hanya berselang satu tahun setelah itu, ia ternyata dipromosikan ke puncak karier tertinggi yang menjadi impian setiap hakim, yakni menjadi hakim agung (1998). Tidak sebatas itu, dua tahun berikutnya (2000), di lembaga peradilan tertinggi di negeri ini ia pun dipercaya untuk menjabat sebagai ketua muda MA Urusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dijabatnya hingga memasuki masa purnabakti pada tahun 2013.

Selain tugas belajar di Perancis dan Belanda tersebut di atas, masih banyak pengalaman tugas ke luar negeri lainnya yang pernah dijalani sosok yang dikenal menguasai tiga bahasa asing, yakni Inggris, Perancis, dan Belanda, serta bahasa Jerman secara pasif ini. Beberapa di antaranya adalah bersama ketua muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mewakili MA di rapat pembentukan IASAJ (1983), Kongres Tahunan IASAJ di Luxemburg (1990), Italia (1995), dan Spanyol (2000), Kongres Asian Law (mewakili Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI) di Manila, Filipi-na (1991), penelitian tentang pendidikan hakim di Pakistan, Thailand, dan Korea Selatan (kerja sama Asia Foundation dan Mahkamah Agung, April 1993), dan penugasan ke Jerman dari Departemen Kehakiman/BPHN (November 1993). Selain itu, Konferensi Regional WIPO/PBB di Brunei Darussalam (1996), dan Kon-ferensi Ketua Mahkamah Agung Asia Pasifik di Selandia Baru (2001), Jepang (2003), dan Korea Selatan (2006), mengikuti pelatihan tentang Peradilan HAM di Denmark (2003), Konferensi ASEAN Law di Singapura (2003), Vietnam (2005), dan Thailand (2006), serta pertemuan UNODC di Wina, Austria (2007).

Di tengah-tengah tugasnya sebagai hakim agung, ia adalah juga guru besar tetap dalam bidang hukum administrasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1996. Di perguruan tinggi ini, ia mengajar sebagai dosen tidak tetap sejak tahun 1983 dengan mengasuh mata kuliah "Perbandingan Hukum Administrasi Negara" dan "Hukum Administrasi Negara dalam Yurisprudensi".

Sebelumnya, ketika di Surabaya, ia sempat pula menjadi dosen di Universitas Surabaya (Ubaya) (1973-1975) dan Sekolah Tinggi Hukum dan Pengacara (1972- 1975). Berlanjut ketika beralih tugas ke Jakarta, kegiatan ini tetap berlanjut dengan mengajar hukum di Universitas Tarumanegara (1984-1993), Universitas Trisakti (1986-1990), Universitas Katolik Atmajaya (1986-1993), Universitas Kristen Indonesia (1987-1992), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-LAN (19871991), Akademi Litigasi ALTRI (1988-1990), Universitas Pancasila (1992-sekarang), dan Universitas Indonesia (1989-sekarang), Universitas Pelita Harapan (1998-sekarang), Pusat Pendidikan dan Latihan Depar-temen Kehakiman/Pendidikan Calon Hakim, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung.

Tidak sedikit karya tulis berisi buah gagasan dan pemikiran hukumnya yang pernah dibuatnya, di mana sebagian menjadi bahan materi presentasinya dalam seminar dan diskusi di dalam maupun di luar negeri, selain juga dalam bentuk buku. Misalnya, Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan (1986), Penegakan Hukum Lingkungan dari Segi Hukum Perdata (1991), Pokok Pemikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (2004), Himpunan Putusan Sengketa Pilkada (2006), dan kumpulan makalah tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).