Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI

DESCRIPTION

PROSES reformasi sektor keamanan yang sudah berjalan sejak
reformasi politik 1998 telah menghasilkan beberapa tetapan dan
capaian positif baik pada level regulasi, institusi maupun
perubahan peran dan fungsi aktor-aktor keamanan. Salah
satunya terlihat dari pemisahan peran dan struktur TNI dengan
Polri yang selanjutnya diatur secara tegas dalam UU No. 3 tahun
2002 tentang Pertahanan Negara. UU No. 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan UU No. 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun demikian, proses reformasi sektor keamanan yang telah
bergulir sejak 1998 tersebut masih menyisakan beberapa
agenda yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah terkait
dengan masalah tugas militer dalam operasi militer selain
perang (OMSP). Hingga saat ini pemerintah urung mengatur
tugas perbantuan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh
TAP MPR-RI No. VII tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004
tentang TNI. Di tengah kekosongan aturan tentang tugas
perbantuan itu. justru muncul beberapa aturan yang bersifat
parsial yang meligitimasi peran militer dalam operasi militer
selain perang (OMSP) yang bertentangan dengan prinsip negara
demokrasi, supremasi sipil, negara hukum dan hak asasi
manusia.

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran
komprehensif mengenai praktik tugas perbantuan militer di
Indonesia dan perbandingan pengaturannya di sejumlah negara
lain. Selain untuk memperkaya literatur mengenai tugas
perbantuan militer di Indonesia, penelitian ini juga bermaksud
memberikan pertimbangan kepada pemerintah. DPR. dan
berbagai pihak terkait dalam merumuskan aturan tentang tugas
perbantuan militer di Indonesia.