Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

DESCRIPTION

Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan siklus kehidupan manusia. Pada dasarnya, negara bertanggung jawab melindungi segenap warga melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya nyata dalam memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta mendukung penataan atau pengembangan wilayah dan penyebaran penduduk yang proposional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang.

Salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Undang-undang ini juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksudkan untuk menjaga peran perumahan dan kawasan permukiman agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman. Disamping itu, juga dilakukan pengaturan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dam permukiman kumuh.

Oleh karena itu, materi buku ini akan penting dan berguna sebagai pedoman bagi semua pihak yang berhubungan dengan aspek perumahan dan kawasan permukiman baik itu aparat pemerintah, pihak swasta (developer) maupun masyarakat umum lainnya.