Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

DESCRIPTION

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
2. Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting
3. Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan
4. Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
5. Kepulusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan
6. Surat Edaran Menteri negara Lingkungan Hidup No. 1234 Tahun 1999 tentang Kegiatan Wajib UKL dan UPL
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
8. Keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
9. Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
15. Peraturan Menterli Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup  bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analsis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah
20. Peraturan Menteri negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak   Lingkungan Hidup
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki lain Usaha dan/atau Kegiatan telapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup