Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Undang-undang Perkawinan di Indonesia terbentuk setelah kemerdekaan yakni tahun 1974, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya berada dalam ruang lingkup Peradilan Agama  dengan berbagai nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah, dan Pengadilan Surambi.


Dalam praktiknya, Undang-Undang ini menuai pro-kontra, misalnya tentang pencatatan pernikahan, nikah beda agama, pertunangan, pidana perkawinan, sehingga banyak tuntutan dari para ahli agar UU ini perbarui. Hal ini juga yang memengaruhi lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pembuatan RUU mengenai Hukum Terapan Agama bidang Perkawinan, dan lahirnya Draft KHI Tahun 2004.


Usaha pembaruan tersebut dinilai terlampau mengikuti nilai-nilai barat yang dipandang universal, mengikuti adat yang bertentangan dengan niali-nilai Islam, serta mendewakan teknologi sehingga melahirkan kembali pro-kontra di kalangan ahli hukum Islam itu sendiri.


Buku PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA ini merupakan hasil penelitian penulis pada tahun 2004-2005, dilanjutkan tahun 2013-2014. Di dalamnya diuraikan secara historis-tematis gagasan, peraturan perundang-undangan, fatwa, keputusan, maupun pendapat perorangan tentang ihwal hukum perkawinan di Indonesia. Juga membahas problematika dan pro-kontra masalah UU Perkawinan, mulai dari proses pembentukan sampai penerapannya, nikah beda agama, nikah wanita hamil, nikah mutah,  poligami, masalah KDRT dan keluarga sakinah.


Buku ini akan sangat bermanfaat bagi praktisi Peradilan Agama di berbagai tingkatan, tokoh agama, juga para akademisi, khusunya yang konsen pada bidang peradilan dan hukum keluarga Islam, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui berbagai hal tentang peraturan perkawinan.

Baca pula buku terbitan Simbiosa yang berkaitan dengan perkawinan lainnya: