Himpunan Undang-Undang tentang Uang

DESCRIPTION

Buku Himpunan Undang-Undang tentang Uang ini memuat berbagai hal, yaitu:

    * Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
    * Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
    * Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
    * Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
    * Perluasan pihak pelapor
    * Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
    * Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
    * Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
    * Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau luar daerah pabean;
    * Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
    * Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
    * Penataan kembali kelembagaan PPATK;
    * Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
    * Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
    * Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
    * Kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan transfer dana;
    * Kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan transfer dana;
    * Pengaturan tentang alat bukti dan aspek pemidanaan dalam kegiatan transfer dana;
    * Pengecualian terhadap prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules) dan berlakunya prinsip finality of payment/ finality of settlement dalam kegiatan transfer dana;
    * Perlindungan konsumen, pemenuhan prinsip pengenalan nasabah, serta pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang (money laundring) dalam transfer dana;
    * Perizinan dan bentuk pemantauan kegiatan transfer dana;
    * Cakupan alat bukti dalam transfer dana yang meliputi informasi, dokumen elektronik, dan /atau hasil cetaknya;
    * Pengaturan mengenai rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku rupiah;
    * Pengaturan mengenai pengelolaan rupiah sejak perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah;
    * Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan dan pemberantasan rupiah palsu;
    * Pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan rupiah.