Negara dan Buruh Migran : Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia.

Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarnya gaji, pemerkosaan, peniadaan hak cuti libur (sebagai bagian dari HAM) hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah.

Mayoritas buruh migran yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka bekerja keluar negeri, tidak lain untuk memperbaiki perekonomian hidup. Perempuan, jelas mengalami dilema dan beban ganda, yaitu keluar dari ranah domestik untuk bekerja kembali di ranah domestik (sebagai Pekerja Rumah Tangga/PRT), guna menghidupi biaya hidup keluarga. Pelabelan kerja domestik tersebut yang mengakibatkan opresi pola integrasi kapitalisme dan patriarkhal. Bahwa, upah perempuan tidak layak besar, karena pekerjaan yang dikerjakan merupakan kerja domestik, bukan publik. Selain itu, semakin murah upah yang dibayarkan bagi buruh migran perempuan, semakin banyaklah permintaan dari negara-negara tujuan. Sekali lagi, perlindungan bagi mereka sangat ditentukan oleh kebijakan perlindungan TKI di luar negeri yang seharusnya berperspektif adil gender dan partisipatif terhadap perempuan.

Membaca buku ini, mengulur tarik wacana politik feminis. Apakah ia masuk dalam wacana "baku" aliran mainstream feminisme, atau hard politik dalam formalisme politik formal, atau sesungguhnya ruang negosiasi baru, bahwa politik bisa sangat domestik dan individual yang dalam konteks gerakan kerap masih tembus pandang?
Yuniyanti Chuzaifah
Ketua Komnas Perempuan dan Peneliti Isu Migrasi

 
Melalui pendekatan feminisme sosialis dalam mengupas relasi pemerintah dengan buruh migran perempuan, Ana melakukan pembedahan terhadap kebijakan perlindungan pemerintah yang disusun pada 2004. Rupanya, sejak dalam proses pembuatan kebijakan, partisipasi politik buruh migran diabsenkan, sehingga kebijakan itu menegaskan kepentingan politik gender pemerintah ketimbang perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Buku ini patut dibaca karena memiliki kemampuan tidak terseret dalam pendekatan legalitik dalam mengkaji sebuah kebijakan.
Ruth Indiah Rahayu
Peneliti Feminis di Institut Kajian Krisis dan Studi Pembangunan Alternatif

 
Mereka (red-buruh migran perempuan) kerap kali dipandang sebagai pribadi yang "tidak penting" dalam proses pembentukan kebijakan perlindungan tenaga kerja indonesia di Luar Negeri. Jika politik wajib dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan tujuan, maka rangkaian proses politik itulah yang harus dimiliki oleh buruh migran perempuan Indonesia melalui partisipasi politiknya dalam kebijakan perlindungan yang ada. Buku ini memotret jelas rangkaian kekerasan yang terjadi pada buruh migran perempuan Indonesia karena kebijakan perlindungan yang tidak akomodatif dan partisipatif terhadap perempuan.
Chusnul Mar'iyah
Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia

 
Buku ini menggambarkan bahwa persoalan serius yang selama ini dihadapi buruh migran MERUPAKAN dampak dari kebijakan Negara yang eksploitatif. Luputnya dimensi HAM dalam pengaturan Negara untuk buruh migran terbaca sangat jelas dalam buku ini.
Anis Hidayah
Direktur Eksekutif Migrant CARE