Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010)

DESCRIPTION

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, semoga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kami himpun dalam bentuk buku ini dapat bermanfaat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

1. LAMPIRAN I - Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa
2. LAMPIRAN II - Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang
3. LAMPIRAN III - Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
4. LAMPIRAN IV-A - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha
5. LAMPIRAN IV- B - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan
6. LAMPIRAN V - Tata Cara Pemilihan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya
7. LAMPIRAN VI - Tata Cara Swakelola

Dan Penjelasannya