Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara merupakan amanat UU Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukurn atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang nierugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Di dalam pelaksanaannya, tuntutan ganti rugi sampai dengan tindak lanjutnya seringkali mengalami kendala dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga berakibat pada beltim optimalnya pengembalian/pemulihan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan.

Inilah buku yang menyajikan sekelumit penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan ketentuan lebih lanjut dengan peraturan daerah dan berpedonian pada peraturan perundang-undangan. Penuiis buku ini, yang merupakan Kepala Dinas, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berusaha untuk berbagi pengalaman seputar penyelesaian ganti keuangan negara/daerah di Kabupaten Gorontalo.

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah nienerbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Peraturan Bupati ini, merupakan dasar hukum Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam memproses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negari bukan bendahara atau melakukan tuntutan ganti rugi melalui MP-TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi).

Buku ini layak dibaca dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) khususnya bagi para anggota TPKN/D (Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah) dan MP-TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi), serta pihak lainnya, para pengelola keuangan daerah masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan terutama bendahara dan para pihak yang berkepentingan di dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah.