Hukum Perumahan

Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat secara khusus diatur di da[am Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki kesempatan hidup yang nyaman dan damai sejahtera, dengan menempati rumah yang layak huni di tingkungan/kawasan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Dalam studi Ilmu Hukum, pedoman pokok tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara khusus dipelajari pada Fakultas Hukum, yakni Hukum Perumahan. Buku ini merupakan salah satu referensi penting yang khusus membahas persoalan ini.

Cakupan buku pegangan (textbook) ini, antara lain meliputi pengaturan hukum perumahan, penyelenggaraan perumahan, penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan, perolehan tanah untuk pembangunan perumahan, pembelian rumah dari penyelenggara pembangunan perumahan, peralihan hak milik atas rumah, hak milik atas rumah sebagai jaminan utang, penghunian rumah oleh bukan pemiliknya, pemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, pemberian hak milik untuk rumah tempat tinggal, dan pembangunan rumah susun.