Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Akhir-akhir ini, tindakan kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi, baik berupa kekerasan fisik maupun nonfisik. Kekerasan macam ini tentu saja meresahkan banyak orang. Bagaimana pun bentuknya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi harus dihapus.

Atas dasar itu, lahirlah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dicantumkan secara detail dalam buku ini. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Senada dengan undang-undang tersebut, pemerintah perlu menjamin atau memberikan perlindungan secara khusus terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keberadaan anak-anak sebagai aset dan tunas bangsa. Anak diberikan kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak tanpa diliputi rasa khawatir atau mendapat tekanan. Oleh karena itu, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disajikan secara lengkap dalam buku ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
    Ketentuan Umum
    Asas dan Tujuan
    Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
    Hak-Hak Korban
    Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat
    Perlindungan
    Pemulihan Korban
    Ketentuan Pidana
    Ketentuan Lain-Lain
    Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dll.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
    Ketentuan Umum
    Asas Dan Tujuan
    Hak Dan Kewajiban Anak
    Kewajiban Dan Tanggung Jawab
    Kedudukan Anak
    Kuasa Asuh
    Perwalian
    Pengasuhan Dan Pengangkatan Anak
    Penyelenggaraan Perlindungan
    Peran Masyarakat   
    Komisi Perlindungan Anak Indonesia
    Ketentuan Pidana
    Ketentuan Peralihan
    Ketentuan Penutup
    Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak