Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa

ilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya desentralisasi fiskal asimetri, yang berjudul Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan karena memiliki skema pengelolaan keuangan yang berbeda dari daerah otonomi umum lainnya. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus dan istimewa ini belum optimal untuk memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan dari Indeks Ratio Gininya justru terjadi kesenjangan yang cukup tinggi sejak adanya dana otsus dan dana istimewa ini. Akar permasalahannya adalah di dalam implementasi dana otsus dan istimewa masih memberikan peluang adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana dikarenakan belum adanya master plan dan payung hukum yang jelas.

Oleh karena itu, bunga rampai ini memandang penting untuk mengkaji lebih mendalam masalah politik kebijakan pengelolaan dana otsus dan istimewa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pengelolaan dana otsus dan istimewa.  Bunga rampai ini juga secara khusus memaparkan aspek politik sekaligus aspek administrasinya. Selain itu hasil kajian dari bunga rampai ini juga merupakan hasil studi kualitatif melalui penelitian lapangan dan FGD, serta penelusuran dokumen-dokumen penting yang relevan.

Melalui bunga rampai ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan para stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan tujuan esensial otonomi,  otonomi khusus dan istimewa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara substantif.