HUKUM PAJAK MATERIAL 2

DESCRIPTION

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional sangat penting dan mendalam. Proses perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu penunjang dalam memperluas pengetahuan dan mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami peranan pajak bagi pembangunan.

Buku Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyajikan materi tentang penjelasan sistematis dan runtun sesuai topik, pasal, dan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang perpajakan. Buku ini juga menyajikan ketentuan perpajakan yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), yaitu transaksi terutang (PPN), kegiatan membangun sendiri serta penjualan aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, transaksi terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), mekanisme pengkreditan yang dianut dalam menghitung PPN, fasilitas perpajakan yang terdapat dalam UU PPN, serta kewajiban dan hak Pengusaha Kena Pajak dalam sistem pemungutan PPN.

Daftar Isi:
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Sekilas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Bab 3 Transaksi Terutang Pajak Pertambahan Nilai
Bab 4 Transaksi Terutang PPN atas Impor Barang Kena Pajak Berwujud
Bab 5 Transaksi Terutang PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Bab 6 Transaksi Terutang PPN atas Ekspor BKP Berwujud
Bab 7 Transaksi Terutang PPN atas Ekspor BKP Tidak Berwujud atau JKP
Bab 8 Transaksi Terutang PPN Penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha di Dalam Negeri
Bab 9 PPN Terutang: Kegiatan Membangun Sendiri
Bab 10 PPN Terutang: Penjualan Aktiva Tetap
Bab 11 Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak: Kedudukannya dalam Pemungutan PPN
Bab 12 Transaksi Terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Bab 13 Saat, Tempat Terutang, dan Faktur Pajak
Bab 14 Pengembalian dan Pembatalan BKP/JKP
Bab 15 Syarat dan Besarnya Pengkreditan Pajak Masukan
Bab 16 PPN Terutang atas Emas Perhiasan, Kendaraan Bermotor, Rokok, Rekaman Suara, Film Cerita, Leasing, Omzet di Bawah Omzet Tertentu
Bab 17 Penyerahan kepada Pemungut PPN
Bab 18 Penyerahan/Impor Tidak Dipungut PPN
Bab 19 Penyerahan Terutang PPN, namun Dibebaskan Pemungutan PPN
Bab 20 Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran PPN & PPnBM


FITUR-FITUR BUKU

Setiap bab dilengkapi dengan kutipan pasal dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan materi bab beserta penjelasannya, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

TENTANG PENULIS

Wirawan B. Ilyas menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 bidang Administrasi Perpajakan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan S3 Manajemen Bisnis bidang Akuntansi di Universitas Padjajaran. Juga menempuh pendidikan hukum pada Program Ekstensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Program Magister Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar di bidang akuntansi, audit, dan perpajakan internasional di beberapa wilayah di luar negeri, seperti Hong Kong, Sidney, dan Los Angeles. Selain aktif sebagai staf pengajar pada beberapa lembaga, seperti Departemen Ilmu Administarasi FISIP UI dan LM FE UI, FE Universitas Multimedia Nusantara, beberapa Program Magister Hukum di Jakarta, Sekolah Akuntansi Negara, dan Program Diploma Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, juga berprofesi sebagai akuntan publik, tax litigation, dan legal advisory.

Rudy Suhartono menyelesaikan Program Diploma III spesialisasi Perpajakan di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Program Diploma IV spesialisasi Perpajakan di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan Program Pascasarjana Kebijakan Fiskal di Universitas Indonesia. Selain sebagai asisten pengajar di Pusdiklat Perpajakan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Jakarta, juga aktif menjadi praktisi pada Majelis Pertimbangan Pajak (sekarang Pengadilan Pajak) Jakarta, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPPP MA) Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jaya Khusus (Kanwil Khusus) Jakarta, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA 3) Jakarta, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) Malang, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Bekasi.