Manajemen Keuangan Sektor Publik

Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, Akt.,lahir di Banjarmasin pada 28 Juli 1958. Menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM sejak 1983. Setelah menyelesaikan MBA di Murray State University, Kentucky, Amerika Serikat pada 1991, mengikuti Local Government Finance Course di University of Birmingham, Inggris pada 1994. Selain menjadi staf pengajar S-1, S-2 maupun S-3, pernah pula menekuni profesi sebagai akuntan publik pada KAP Moechtar Talib & Co. (19811983) dan KAP Hadori & Rekan (19841995). Di samping aktif sebagai dosen, sejak 1996 menjabat sebagai ketua Kursus Keuangan Daerah-Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE UGM (sekarang P2EB-FEB UGM) hingga 2006. Sejak 20022010 menjabat sebagai Asisten Direktur II (Bidang Administrasi dan Keuangan) Pascasarjana UGM. Sejak 2006-sekarang menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan RI, bidang desentralisasi fiskal (TADF). Di program Magister Ekonomika Pembangunan UGM, mengajar pada konsentrasi keuangan daerah. Konsentrasi tersebut ditekuni dalam menempuh Program Doktoralnya yang ditempuh melalui program sandwich (UGM-University of Kentucky) sejak 1998 yang diselesaikannya pada Maret 2002 dengan judul disertasi Analisis Varian atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Segera setelah menyandang gelar Doktor, dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM pada 17 Januari 2004 pada usia 46 tahun. Pidato pengukuhan Guru Besarnya berjudul Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah: Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah. Pada tahun 20012004 menjadi rekanan BIGG (Building Institutions for Good Governance) dan sejak tahun 2000 menjadi konsultan berbagai daerah di tanah air dalam bidang manajemen keuangan daerah.


Buku-buku karyanya antara lain: Auditing 1: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan; Auditing 2: Dasar-Dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan; Dasar-Dasar Akuntansi Biaya; Akuntansi Keuangan Menengah: Ringkasan Teori, Soal, dan Jawab; Bunga Rampai Sistem Informasi Akuntansi; Manajemen Keuangan, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan: Buku 1 Analisis dan Manajemen Aktiva; Manajemen Keuangan Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan: Buku 2 Analisis dan Manajemen Aktiva; Akuntansi Manajemen; Auditing: Pembahasan Soal, Teori, dan Kasus; Soal Jawab Pengantar Akuntansi 2; Soal Jawab Akuntansi Manajemen; Program Akuntansi; Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah; Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Selain itu juga, telah terbit buku Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Berbasis Akrual) terbitan Penerbit Salemba Empat.

Karya ilmiah di bidang keuangan daerah yang pernah ditulis, antara lain: Memahami Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Satu Perubahan Strategi Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 1997); An Investigation into the Traditional and NPM Approach That Should Guide Budgetary Reform in Local Government Developing Countries (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 1997); Analisis Sederhana terhadap Pola Revisi Anggaran atas Pajak, Retribusi, dan Belanja Dipenda (laporan penelitian, 1998); Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada Komponen Anggaran Daerah Tingkat II (laporan penelitian, 1998); Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia) (JEBI, 2001); Studi Perbandingan Struktur Belanja Rutin pada Daerah yang Administrative Dependency Ratio (ADR-nya) Tinggi dan Rendah (laporan penelitian, 2001); Sekelumit tentang Arti Penting Akuntansi Sektor Publik dalam Kaitannya dengan Reformasi Sistem Keuangan Publik (Makalah, 2002).

Daerah-daerah yang pernah ditangani/bekerja sama, antara lain: Kabupaten Pasuruan, Kota Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Banten, Kabupaten Malang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Banyuwangi, Kota Banjarbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Banjarnegara, Kota Cirebon, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jembrana, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil riil penanganan akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara pada waktu itu mendapat hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.