Aktor Di Balik Tuntutan Otonomi Khusus-sosial politik

DESCRIPTION

Buku bunga rampai ini merupakan kajian pada tahun keempat Tim Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018. Kajian yang berjudul Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara ini merupakan rangkaian kelanjutan dari kajian sebelumnya yang juga mendiskusikan soal problematika desentralisasi asimetris. Fokus kajian pada tahun ini adalah memetakan dinamika usulan baru daerah untuk mendapatkan status desentralisasi asimetris. Kajian ini mengambil studi kasus Bali dan Maluku Utara yang menuntut status otonomi khusus di daerahnya dan masih berlangsung hingga kini.

Bagi Indonesia yang sangat majemuk, praktik desentralisasi asimetris adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Apalagi mengingat model asimetri tersebut juga dijamin secara konstitusional. Akan tetapi, dalam penerapannya perlu lebih sistematik dan ada standar yang objektif. Tim Otonomi Daerah P2P LIPI selama kurun waktu 2015-2017 telah melaksanakan riset mengenai daerah dengan status desentralisasi asimetris (otonomi khusus dan istimewa). Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa daerah dengan status otonomi khusus dan istimewa belum bisa menjalankan kewenangan politik, administrasi dan fiskalnya secara memadai. Oleh karena itu, terlepas dari keniscayaan model asimetri dalam penerapan desentralisasi, sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan daerah secara tepat.

Buku ini dihasilkan melalui sebuah penelitian dengan metode kualitatif yang datanya diperoleh melalui riset lapangan dan diskusi grup terpumpun (focus group discussion/FGD). Penelitian yang dilakukan juga termasuk menelusuri dokumen-dokumen yang relevan.

Buku Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara memberikan perspektif aktor yang berada di balik tuntutan otonomi khusus di Bali dan Maluku Utara. Lebih dari itu, buku yang disunting oleh Dini Suryani dan R. Siti Zuhro ini juga berusaha memetakan siapa melakukan apa, mengapa, dan bagaimana tuntutan otonomi khusus diajukan dalam dua studi kasus tersebut.

Buku dengan lima bab komprehensif ini relevan dan signifikan bagi para stakeholder terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah secara umum, pemerintah daerah dengan status asimetris, DPR, DPD, DPRD, serta pemangku kepentingan lain. Buku Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara juga dapat menjadi referensi bagi para pengkaji isu desentralisasi dan politik lokal karena membahas dan memberikan perspektif aktor dalam usulan baru desentralisasi asimetris yang belum banyak dibahas.