TEORI HUKUM TATA NEGARA : A Turning Point of The State

DESCRIPTION

Setiap negara, khususnya yang telah merdeka dan berdaulat, mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lainnya dalam memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Namun di balik itu, kedaulatan suatu negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain yang diatur dalam hukum internasional, sehingga tercipta kedamaian dalam pergaulan internasional. Selain itu, setiap negara juga harus menetapkan hukum tata negara yang mengatur jalannya semua sendi kehidupan berbangsa agar dapat menunjang perkembangan negara ke arah yang lebih baik.

Isi buku ini berkiblat pada teori-teori hukum modern dan diramu secara jeli berdasarkan realitas yang bersifat kekinian, khususnya terkait Hukum Tata Negara. Selain itu, seluruh pokok bahasan yang dibahas dalam buku ini merupakan suatu pengetahuan baru tentang masalah ketatanegaraan di era milenium ini.

Menurut Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), substansi buku ini mengajak kita untuk selalu berpikir kritis dalam menghadapi fenomena atau isu ketatanegaraan serta membuka pandangan cakrawala pengetahuan kita seluas-luasnya tentang teori Hukum Tata Negara. Isu-isu ketatanegaraan di abad modern ini memang sangat menarik untuk dikaji, sehingga bisa menemukan sebuah bentuk paradigma atau gagasan pemikiran-pemikiran baru yang dapat diterapkan dalam wujud konkret permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara ini.

FITUR-FITUR BUKU

Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State menyajikan materi seputar kehidupan bernegara yang diatur berdasarkan tata hukum yang ditetapkan oleh aparatur di dalamnya atas kedaulatan yang dimiliki. Dalam hal ini dipaparkan berbagai teori dan pembagian dari jenis kedaulatan itu sendiri. Tata hukum yang dibuat pada akhirnya akan mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan jalannya kehidupan bernegara, seperti pembahasan tentang masalah perekonomian negara, pengesahan hak-hak asasi manusia, pemeliharaan sumber daya dalam suatu negara, sampai proses pembuatan dan pengawasan undang-undang oleh badan yang berwenang. Sebagai tambahan, setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan materi pendahuluan sebagai pengantar bagi pembaca untuk makin memahami kenyataan kasus yang akan dibahas. Selain itu, pada setiap pemaparan dikutip berbagai pendapat dari para tokoh pemikir kenegaraan dan juga undang-undang yang bersangkutan.

TENTANG PENULIS

Jazim Hamidi, meraih gelar Doktor Studi Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) dari Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung. Aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Brawijaya, Direktur Pendidikan Legal Drafting, peneliti, penulis artikel buku, konsultan legislative drafting, dan Constitutional Lawyer.

Mohamad Sinal, menyelesaikan Program S1 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dan S2 Program Studi Bahasa Indonesia Program Pascasarjana IKIP Negeri Malang serta S1 dan S2 Program Pascasarjana untuk Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini sedang menyelesaikan S3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Aktif sebagai Direktur Lembaga Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Solusi, dosen tetap di Politeknik Negeri Malang (Polikteknik Universitas Brawijaya) dan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan sebagai tim ahli hukum PT Geyosis Intipiranti Jakarta.

Ronny Winarno, menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Konsentrasi Hukum Bisnis dan saat ini menempuh jenjang S3 PDIH di Universitas Brawijaya, Malang. Selain itu, aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Pasuruan, dan menulis artikel-artikel terkait hukum.

Any Suryani, menyelesaikan Program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini menempuh Program Doktor pada Universitas Brawijaya, Malang. Aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 1990.

I Ketut Sudantra, menyelesaikan Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, (1984) dan pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana di universitas yang sama pada 2007. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Hukum Adat Lembaga Penelitian Unud (20012004), Sekretaris Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud (19982002), Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud (20042008), dan sejak 2007 menjabat sebagai Sekretaris Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Kertha Patrika.Selain aktif sebagai dosen mata kuliah Hukum Adat dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, juga aktif dalam kegiatan pembinaan lembaga adat di Provinsi Bali sejak 1995 bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Tim Pembina Desa Pakraman Provinsi Bali dan Tim Pembina Subak dan Subak Abian Provinsi Bali dan sejak 2009 dipercaya menjadi salah satu pengurus pada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. Kegiatan lainnya adalah melakukan penelitian dan menulis berbagai artikel hukum.

Mariyadi, menyelesaikan Program S1 di Universitas Islam Malang pada 1988 dan S2 di universitas yang sama pada 2003. Saat ini melanjutkan studi S3 di Universitas Brawijaya, Malang. Selain aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, juga aktif mengajar di Pelatihan dan Beracara Konsultan Hukum sejak 1991.

Tunggul Anshari Setia Negara, menyelesaikan Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 1984 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 1994. Saat ini menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, spesialisasi Hukum Tata Negara, dan aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak 1986.