Akuntansi Pemerintahan + CD

DESCRIPTION

Materi: Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Upaya pemerintah melahirkan laporan keuangan yang andal dalam beberapa tahun terakhir menciptakan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk akhirnya menuntun bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. Namun demikian, dalam upaya pengembangan ilmu serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang bidang ini, kita masih dihadapkan pada kurangnya referensi akademis di bidang akuntansi pemerintahan. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya meramaikan "diskusi nasional" mengenai bagaimana seharusnya akuntansi pemerintah yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, mahasiswa serta para pengamat dan praktisi di lapangan sebagai salah satu referensi. Buku ini dilengkapi sebuah CD yang berisikan peranti lunak (software) akuntansi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peranti lunak tersebut terdiri atas modul DPA SKPD, SPP UP/GU/TU/LS, SPM, SP2D, Akuntansi, dan Pelaporan. Peranti lunak tersebut didesain untuk mudah di-install dan digunakan oleh SKPD-SKPD di seluruh Indonesia sebagai upaya sumbangsih untuk membantu tugas-tugas para praktisi akuntansi pemerintahan di negara ini. Daftar Isi: Bagian I Lingkungan Pemerintahan Indonesia Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Anggaran Pemerintah Bab 3 Perbendaharaan Negara Bagian II Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintah Bab 5 Teknik Akuntansi Pemerintah Bab 6 Laporan Keuangan Bagian III Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan Bab 7 Pendapatan dan Belanja Bab 8 Persediaan Bab 9 Investasi Bab 10 Aset Tetap Bab 11 Kewajiban dan Ekuitas Dana Bagian IV Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Bab 12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bab 13 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah