Politisasi Agama dan Konflik Komunal : beberapa isu penting di lndonesia

DESCRIPTION

Keterbukaan dan kebebasan berekspresi tak selamanya menjadi garansi bagi terwujudnya sikap saling menghormati. Ancaman kebebasan beragama atau berkeyakinan misalnya, tarus hadir hilir mudik di depan mata. Gelombang penyesatan atas kelompok agama atau keyakinan yang dianggap berbeda, terus terjadi tiada henti.

Inilah ancaman serius bagi hak asasi manusia (HAM), yang justru terjadi di tengah suasana keterbukaan dan kebebasan ini. Sangat ironis, tentu saja. Lebih ironis lagi, ada kesan kuat, aparatus pemerintah tunduk patuh dan berada dalam kendah otoritas tokoh-tokoh agama tertentu.

Tidak hanya itu, konflik komunaf akibat Perber No. 8/9 tahun 2006 - revisi SKB No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 - tentang regulasi tempat ibadah, juga terus berlangsung. Efek bola saljunya, kelompok minoritas menjadi tak punya kesempatan luas mendirikan rumah ibadah; sesuatu yang sakral dan urgen bagi ekspresi keberagamaan...

Sejak awal 2000-an, regulasi bernuansa agama - yang acap disebut Perda (bernuansa) Syariat lslam - turut mengeruhkan suasana. Momentum otonomi daerah, scakan berkah yang membuat pemerintah daerah latah atau bahkan kebablasan ramai-ramai menerbitkan regulasi agama, yang justru mengidap banyak unsur diskriminasi

Atas dasar itu semua, kehadiran buku bertitel Politisasi Agama dan Konflik Komunikasi: Beberapa Isu Penting di lndonesia, kendati hanya menampilkan highlight politisasi agama dan konflik komunikasi yang terjadi di beberapa wilayah saja...